1. Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran yang telah diisi lengkap
2. Jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito
3. Fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan penundaan.

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir permohonan pengangsuran pembayaran pajak beserta dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas TPT menerbitkan Bukti Penerimaan Surat dan disampaikan kepada Wajib Pajak
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal BPS, Pelaksana Seksi Penagihan mencetak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak
8. Pelaksana Penagihan menyampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat
9. Proses selesai

7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima permohonan .

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 

1. Telepon : 1500200 

2. Faksimile : (021) 5251245 

3. Email : pengaduan@pajak.go.id 

4. Twitter : @kring_pajak 

5. Website : pengaduan.pajak.go.id 

6. Chat pajak : www.pajak.go.id 

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya